Ketapang, 12 Oktober 2015 – Menindak lanjuti Surat PT. Semen Kalbar Perkasa Nomor: 009/SKP/2015 Tanggal 9 Oktober 2015, Perihal: Surat Permohonan Pembahasan, bahwa Kabupaten Ketapang belum terbentuk Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten. Untuk itu mohon untuk penilaian pembahasan AMDAL di Komisi Penilaian AMDAL (KPA) Propinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan sebagai berikut:
Nama Pemrakarsa : PT. Semen Kalbar Perkasa
Kegiatan : Bidang Perindustrian (Industri Semen)
Alamat Kantor Pusat : OT/18/T9 APL Tower
Jl. S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan
Kec. Grogol – Pertamburan, Jakarta Barat
Telp/Fax : +6221 29670599
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Matan Hilir Selatan
Besaran : Luas areal 42 Ha & Kap Produksi 2 Juta ton/tahun
Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan dilakukan paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara Administrasi.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Maka terhitung hari ini permohonan Izin Lingkungan tersebut mengahapkan saran, pendapat dan tanggapan mohon disampaikan dalam kurun waktu sepuluh hari dari tanggal tersebut diatas, dapat disampakan ke:
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Ketapang, 78812
Telpon (0534) 3037605
Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Kalimantan Barat
D/A BLHD Provinsi Kalimantan Barat
Jl. A. Yani (Komplek Gubernur Kalimantan Barat Pontianak), 78124
Telpon (0561) 764616, Fax, (0561) 746416
Pemrakarsa: PT. Semen Kalbar Perkasa
Alamat Kantor Pusat : OT/18/T9 APL Tower
Jl. S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan
Kec. Grogol – Pertamburan, Jakarta Barat
Telp/Fax : +6221 29670599
Rekomendasi hasil penilaian akhir yang dikeluarkan oleh Ketua KPA disampaikan ke Bupati Ketapang Cq. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang sebagai dasar untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup maupun penerbitan Izin Lingkungan (Sesuai Lampiran I Permen LH Nomor 8 Tahun 2013)
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
1. Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL 2. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan 3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan
Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.
AMDAL terdiri dari :
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.
Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL.
Jadi, UKL/UPL dan AMDAL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Dokumen AMDAL terdiri dari KA-ANDAL dan RKL/RPL. Dokumen AMDAL wajib disusun jika kegiatan/usaha termasuk dalam daftar wajib AMDAL (wajib karena berdampak lingkungan besar), jika tidak termasuk, maka diwajibkan menyusun UKL/UPL (berdampak lingkungan lebih kecil). Setelah mendapatkan izin lingkungan, suatu usaha/kegiatan/proyek baru boleh dimulai.